Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung "Gerakan 100-0-100", yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh di perkotaan dalam kerangka Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Pada periode 2015-2018, Kementerian PUPR telah melakukan penanganan seluas 13.556 Ha dan pada tahun 2019 ditargetkan akan ditangani seluas 2.564 Ha dengan anggaran Rp. 318,3 miliar. Program Kotaku merupakan pembangunan infrastruktur Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) is a programme runned by the Direktorat Jenderal Cipta Karya to support the fulfillment of the RPJMN targets for 2015 - 2019. Presidential Regulation No. 2 of 2015 mandates the construction and development of urban areas through the handling of the residential environments quality. The results of the study shows that Saat ini program nasional dalam pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh dikenal dengan istilah Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). KOTAKU adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung "Gerakan 100-0-100", yaitu 100 persen akses Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Sebagai bagian dari penyelesaian masalah kawasan kumuh di Jakarta secara khusus dan Indonesia secara umum, program Kotaku yang dirancang sedemikian rupa nampaknya masih belum menyentuh ke persoalan dasar seperti kesejahteraan masyarakat. Program KOTAKU (Kota tanpa Kumuh) adalah program penanganan pemukiman kumuh menjadi pemukiman yang layak huni di perkotaan, melalui pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat yang Miftah Senin, 16 Oktober 2017 17:20 Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) mulai direalisasikan di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung mulai merealisasikan program Kotaku (kota tanpa kumuh). Program tersebut adalah program kerjasma Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang bermaksud untuk membangun sistem terpadu bagi penanganan kumuh. The results of the study show that the success of the program is still far from the planning carried out by the program being implemented, still causing new problems in the community and the participation of the community is limited to the project workers. IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DALAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP JAKARTA, KOMPAS.com — Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan penanganan kawasan kumuh di berbagai daerah melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dan Gerakan 100-0-100. Menurut Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Didiet Arief Akhdiat, program tersebut sampai saat ini baru menyentuh 268 JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian ATR/BPN memberikan dukungan dalam Program Kota Tanpa Kumuh melalui konsolidasi tanah.. Upaya tersebut untuk mengentaskan permukiman kumuh di perkotaan lewat strategi penataan kawasan.. Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Aria Indra Purnama mengungkapkan, telah ditetapkan tiga lokasi pilot project Kotaku. Program Kotaku memiliki tujuan, pertama, menurunkan luas permukiman kumuh. Kedua, penyediaan infrastruktur permukiman. Ketiga, mendorong Pemda dalam penerapan regulasi terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Keempat, mewujudkan kolaborasi penanganan kawasan permukiman kumuh dari berbagai stakeholder. Pemerintah telah berupaya melakukan peningkatan kualitas permukiman di Desa Tebara melalui Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) pada 2014-2016, serta Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) mulai 2017. Pada Program Kotaku, infrastruktur permukiman yang telah terbangun melalui dana APBD pada 2017 meliputi jalan rabat, MCK Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung "Gerakan 100-0-100", yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Ilustrasi kawasan kumuh. Foto: MI. Tangani Kawasan Kumuh di Kota Mataram, Pemerintah Habiskan Rp75 Miliar. Antara • 12 Juli 2023 18:06 KOMPAS.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menjalankan rehabilitasi 247 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di kawasan kumuh yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten, salah satunya Desa Dukuh, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang. Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, pembangunan infrastruktur merupakan upaya Pemprov Banten untuk menekan angka stunting 0D9vH8.

program kota tanpa kumuh